Archive

Archive for the ‘Warta aktual’ Category

laporan RKAP3T PIBLAM POWER POINT

October 19th, 2009 No comments
Categories: Warta aktual Tags:

SELAMAT DATANG DI LECTURE.BRAWIJAYA.AC ID./NUHFIL

March 1st, 2009 No comments

Salam Hangat,

AWW.,

Kami mengucapkan selamat datang di  blog saya.  Blog  ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia khususnya  untuk  kalangan  mahasiswa melalui  informasi ilmiah dan bahan kuliah, serta informasi lain yang penting. Semua informasi dapat didownload secara gratis, namun sesuai dengan etika ilmiah mohon jika mempublikasikannya harap  mencantumkan sumber nuhfil hanani  dalam  http://nuhfil.lecture.ub.ac.id. Kepada seluruh mahasiswa saya maupun pihak umum yang mengakses semoga  bisa dimanfaatkan. Jika  anda  merasa  mendapatkan manfaat,  mohon dengan hormat untuk menyebarkan alamat blog ini.   Anda juga dapat  mengirimkan berita ilmiah

WWW.

Nuhfil Hanani AR

Categories: Warta aktual Tags:

PERTANIAN KOTA

March 1st, 2009 No comments

PERTANIAN KOTA DAN KETAHANAN PANGAN
Nuhfil Hanani

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya urbanisasi merupakan tantangan pada masa mendatang. Pada tahun 1994, 45 % penduduk dunia tinggal di kota dan diperkirakan pada tahun 2025 meningkat menjadi 65 % (Nugent, 2000). Keadaan ini akan menimbulkan permasalahan tentang infrastrur publik, tempat tinggal, tenaga kerja, kerawanan pangan serta permasalahan lingkungan dan sanitasi. Oleh karena itu pertanian kota perlu dikembangkan yang ditujukan untuk (a) peningkatan ketahanan pangan, (b) pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengendalian lingkungan (Baumgartner dan Belevi ,2007).
Studi tentang pertanian kota saat ini terus berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan kesehatan masyarakat, serta untuk mengantisipasi permasalahan ketahanan pangan, banjir, penurunan panas kota, efisiensi energi, kualitas udara, perubahan iklim, hilangnya habitat, dan pencegahan kejahatan (Mazeereuw, 2005). Akibat dari keadaan tersebut definisi pertanian kota terus berkembang dan bervariasi serta banyak dijumpai dalam literatur, namun yang sering diacu adalah yang dikembangkan oleh Aldington, 1997; FAO, 1999; Mougeot, 1999; Nugent, 1997; Quon, 1999; Smit, 1996; Bailkey and Nasr. 2000; Baumgartner dan Belevi, 2007. Secara sederhana dari berbagai definisi tersebut, pertanian kota (Urban agriculture) didefinisikan sebagai usahatani, pengolahan, dan ditribusi dari berbagai komoditas pangan, termasuk sayuran dan peternakan di dalam atau pinggir kota di daerah perkotaan .
Berdasarkan Urban Agriculture Network, diperkirakan 800 juta orang terlibat dalam pertanian kota di dunia, 200 juta memproduksi untuk dijual ke pasar, 150 juta orang yang bekerja secara penuh Pada tahun 1993 sampai 2005 pertanian kota dapat meningkatkan pangsa produksi pangan di dunia dari 15% ke 33%, pangsa untuk buah-buahan, daging, ikan, dan susu dari 33% menjadi 50%, dan jumlah petani kota dari 200 menjadi 400 million (Baumgartner dan Belevi ,2007).
International Food Policy Research Institute (IFPRI) menunjukkan bahwa kemiskinan dan kekurangan gizi yang dulunya terjadi di pedesaan bergeser ke perkotaan. Kerawanan pangan di perkotaan umumnya disebabkan karena permasalahan ketersediaan pangan, ketidak mampuan rumah tangga miskin di perkotaan untuk mengakses pangan yang aman, berkualitas dalam jumlah yang cukup Tren ini membawa implikasi bagaimana peneliti dan pembuat keputusan mencari pendekatan dan model baru untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kurang gizi di perkotaan (Rocha , 2000).
Bakker, et al. (2000) menunjukkan bahwa pertanian kota adalah salah satu pilihan untuk mengatasi ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini sejalan pendapat Haletky dan Taylor (2006) bahwa pertanian kota adalah salah satu komponen kunci pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan dan jika dirancang secara tepat akan dapat mengentaskan permasalahan kerawanan pangan.
Studi yang dilakukan oleh Alice dan Foeken (1996) di kota di Kota Nairobi, Kenya menunjukkan bahwa pertanian kota mampu meningkatkan ketahanan pangan, baik ditinjau dari kecukupan energi, konsumsi protein dan penurunan balita gizi kurang dan buruk.
Beberapa bukti empiris lainnya bahwa pengurangan kerawanan pangan di kota melalui program pertanian kota terjadi di kota Belo Horizonte (BH) di Brazil (Rocha, 2000). Di Amerika utara Food Security Coalition (CFSC) mempunyai komisi yang tujuan utamanya memanfaatkan pertanian kota sebagai instrumen untuk meningkatkan akses pangan yang segar terjangkau dan bergizi dalam rangka mengurangi kerawanan pangan (Brown dan Carter 2003). Pinderhughes (2004), menunjukkan bahwa di Amerika pertanian kota mempunyai peranan dalam pengurangan kemiskinan, kerawanan pangan dan mengatasi permasalahan sampah. Pertanian kota dapat menjamin ketersediaan pangan yang segar dan bergizi, sehingga meningkan asupan sayuran dan buah dan dapat menghemat pengeluaran 15-30 persen anggaran pada pangan (USDA Economic Research Service 2003). Pengeluaran untuk pangan dapat dihemat dan dapat digunakan untuk penanaman komoditi pangan. Studi pertanian kota di pekarangan Philadelphia menemukan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah yang meiliki pekarangan dapat menghemat pengeluran pangan rata- rata $150 setiap musim penanaman (Rhoden and Steele 2002, Pinderhughes 2003).

Categories: Warta aktual Tags:

KETAHANAN PANGAN DAN SDM

March 1st, 2009 No comments

KETAHANAN PANGAN DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Nuhfil Hanani

Ketahanan pangan salah satu unsur penting dari ketahanan kualitas hidup rumah tangga. Ketahanan  kualitas hidup  rumah tangga (Household livelihood security) didefinisikan sebagai kecukupan dan keberlanjutan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya untuk  memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan,  waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan integrasi sosial.  Dimana ketahanan pangan rumah tangga  merupakan faktor yang lebih penting dari kebutuhan dasar lainnya (Frankenberger dan  McCaston,1996).  Ketahanan pangan rumah tangga  akan  menjamin  peningkatan gizi sehingga akan meningkatkan produktifitas kerja. Bank Dunia (2006) menyatakan  bahwa ketahanan pangan yang ditujukan untuk perbaikan gizi merupakan suatu investasi yang sangat menguntungkan.  Setidaknya ada tiga alasan suatu negara perlu melakukan. Pertama, memiliki ‘economic returns’ yang tinggi; kedua, terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; dan ketiga, membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja, pengurangan hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan. Pada kondisi gizi buruk, penurunan produktivitas perorangan  diperkirakan lebih dari 10 persen dari potensi pendapatan seumur hidup; dan secara agregat menyebabkan kehilangan PDB antara 2-3 persen. Konferensi para ekonom di Copenhagen tahun 2005 (Konsensus Kopenhagen) menyatakan  bahwa ketahanan pangan melalui intervensi gizi menghasilkan keuntungan ekonomi (‘economic returns’) tinggi dan merupakan salah satu yang terbaik dari 17 alternatif investasi pembangunan lainnya.  Penulis mencoba mengevaluasi  teori  dari Martorell (1992) dengan melakukan penelitian  secara sederhana  melalui data skunder. Data yang digunakan adalah data yang dipulikasikan oleh FAO  dengan mengambil sample seluruh negara di dunia (negara yang  datanya tidak lengkap tidak dimasukkan) serta mengambil kasus unit terkecil yakni sample seluruh Kabupaten di Jawa Timur. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan manusia (IPM), sedangkan ukuran ketahanan pangan untuk analisis negara di  dunia menggunakan ukuran konsumsi protein gram/kapita/hari, konsumsi lemak gram/kapita/hari, dan persen penduduk yang tidak rawan pangan. Sedangkan  untuk data di Indonesia menggunakan peringkat  kabupaten dalam IPM dan Indeks Komposit ketahanan pangan.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  hubungan antara Human Development Index (HDI)  dengan konsumsi protein gram/kapita/hari, konsumsi lemak gram/kapita/hari, dan persen penduduk yang tidak rawan pangan.  Pola ini juga serupa kasus  di Jawa Timur dimana  menunjukkan bahwa  pada kabupaten  yang peringkat ketahanan pangannya tinggi  umumnya diikuti  dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) tinggi, sebaliknya kabupaten  yang tingkat ketahanan pangannya  rendah diikuti dengan IPM  juga rendah

Categories: Warta aktual Tags:

Ketahanan Pangan dan HAM

March 1st, 2009 No comments

Ketahanan Pangan dan Hak Asasi Manusia

Nuhfil Hanani

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Hak atas pangan telah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini isu pangan sebagai hak asasi semakin gencar disuarakan di berbagai forum dunia, tak kurang tema Hari Pangan Sedunia tahun 2007 adalah tentang Hak Atas Pangan.
Agenda modern tentang HAM untuk pangan dimulai dari pidato presiden Amerika Serikat F. Roosevelts 1941 tentang 4 kebebasan (four freedoms), dimana salah satu di antaranya adalah hak  pangan.  Komitmen bahwa pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diepenuhi tertuang dalam  dukumen : (1) Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada  tahun 1948  yang menyatakan bahwa hak atas pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia; (2) Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) tahun 1966, bahwa kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan (the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition) adalah  hak dasar setiap indvidu; (3) Konvensi tentang Hak Anak (International Convention on the Right of Child)  pada tahun 1989, bahwa hak asasi dari setiap anak untuk memperoleh pangan dan gizi yang  layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.   Pengertian HAM untuk pangan yang sekarang dikenal banyak terkait dengan Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996 yang ditanda tangani oleh 112 kepala negara atau penjabat tinggi dari 186 negara peserta, dimana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatangannya. Hal khusus terpenting dari Deklarasi tersebut di atas adalah pemberian tekanan pada hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup (human right to adequate food), dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan.
Komitmen  Indonesia  tentang pangan  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 yang mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Pasal 45 menyebutkan bahwa kewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pasal berikutnya (pasal 46) membahas peran pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan cadangan pangan nasional; mengatur dan menyelenggarakan persediaan, pengadaan, dan penyaluran pangan yang bersifat pokok. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.  Dalam pasal 47 antara lain disebutkan bahwa pemerintah mengembangkan, membina dan atau membantu penyelenggarakan cadangan pangan masyarakat, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan keperluan tersebut. Sedangkan pada pasal 48 disebutkan bahwa pemerintah mencegah terjadinya gejolak harga pangan tertentu yang merugikan ketahanan pangan, dan mengendalikan harga pangan pokok. Undang-undang tersebut telah mencakup ke tiga aspek peran pemerintah yang harus dilakukan dalam penjamin ketahanan pangan yaitu: kewajiban menghargai (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill).

Categories: Warta aktual Tags: